Memahami Regulatory Sandbox, Forum Ekonomi Digital | Dr. Borat

Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Trissia Wijaya mengatakan pemerintah bisa memanfaatkannya Kotak pasir peraturan Menjadi wadah evaluasi kebijakan ekonomi digital untuk kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital yang aman dan inklusif.

Regulatory Sandbox merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menilai tingkat kesehatan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara inovasi keuangan digital (IKD).

“Dalam ekonomi digital, efisiensi dan efektivitas suatu produk hukum atau kebijakan dapat dipastikan dengan terlebih dahulu mengujinya dalam skala terbatas,” ujar Trissia Wijaya, Head of Economic Opportunity Research CIPS, dikutip dalam di antaraKamis, 4 Mei 2023.

Menurutnya, uji coba ini masih perlu dilakukan dalam kondisi atau terkendali dalam jangka waktu tertentu sebelum benar-benar dapat dilaksanakan. Dengan demikian, kotak pasir peraturan dapat menyediakan wadah untuk menginkubasi dan menguji kesehatan instrumen hukum, kebijakan, layanan, dan inovasi atau teknologi.

Regulatory sandbox masih terbatas digunakan untuk produk financial technology (fintech/fintech). Namun, juga berpotensi untuk digunakan pada produk di sektor lain, seperti kesehatan dan pertanian.

melaksanakan pengawasan

Dengan sandbox yang beroperasi di bawah pengawasan pemerintah dalam jangka waktu tertentu, Trissia yakin efektivitas regulasi bisa dilihat sebelum diimplementasikan.

Keuntungan lain bagi pemerintah adalah memahami dampak kebijakan ini terhadap konsumen, pasar, dan lingkungan pemerintah. Pendekatan ini dapat membantu pemerintah memfokuskan strategi nasional mereka pada digitalisasi ekonomi, termasuk aspek keamanan dan inklusi.

Dalam ekonomi digital yang merepresentasikan perubahan yang cepat dan dinamis, ia percaya bahwa kebijakan pemerintah harus mampu mendukung perubahan, inovasi, dan memberikan fleksibilitas yang cukup bagi para pelaksana. Pendekatan ko-regulasi atau pengaturan bersama dapat dicoba untuk lebih mengasah ketajaman kebijakan dan produk hukum yang menyertainya.

Melibatkan kementerian dan lembaga nasional

Pendekatan co-regulatory melibatkan kementerian dan lembaga negara lainnya serta pemangku kepentingan non-pemerintah dan asosiasi bisnis yang mengembangkan kebijakan atau peraturan. Co-regulation menekankan tanggung jawab bersama antara aktor negara dan non-negara dan berfokus pada kolaborasi dalam pengembangan, adopsi, penegakan, dan evolusi kebijakan dan regulasi.

“Pendekatan pengaturan bersama ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan pendekatan tradisional. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik, tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, dan kemampuan untuk secara langsung menangani masalah khusus industri atau konsumen,” tambahnya.

Di luar itu, lanjut Trissia, pengaturan bersama juga secara tidak langsung dapat mengukur kesiapan pelaku non-pemerintah dan komersial untuk mengadopsi kebijakan baru.

Dalam konteks ekonomi digital yang sangat dinamis, pendekatan ini berpotensi menjadi alat kebijakan efektif yang fleksibel dan adaptif. Namun campur tangan pemerintah perlu memastikan agar produk yang dihasilkan tidak dibajak oleh kepentingan sempit kelompok atau industri tertentu.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya, follow akun google news Medcom.id

(SAW)